Partai Koalisi Merah Putih Dilabeli Anti Demokrasi karena Dukung UU MD3 dan RUU Pilkada

"Kita labeli saja partai-partai yang menggolkan dua produk UU ini sebagai partai anti demokrasi, karena mereka cenderung memaksakan kemauan politik mereka. Dan tidak membuka ruang bagi publik," kata Nico pada sebuah diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Khusus untuk Pilkada, Nico melihat partai-partai Koalisi Merah Putih menerapkan tradisi oligarkis karena ingin membatasi ruang memunculkan pemimpin-pemimpin yang dikehendaki rakyat.  Nico juga berpendapat jika Pilkada oleh DPRD disetujui, nantinya kepala daerah yang dilahirkan tidak mempunyai integritas melihat banyaknya kader-kader parpol yang punya catatan hukum buruk.

"Elite parpol-parpol yang mendukung Pilkada oleh DPRD ini saja banyak yang terjaring punya catatan hukum negatif dan berakhir di KPK. Pimpinan parpol saja seperti itu bagaimana lagi dengan kader-kadernya di bawah," ucap Nico.

Lebih jauh, Nico juga yakin bila mekanisme Pilkada tetap dengan pemilihan langsung, kepala daerah yang dihasilkan dapat terlepas dari cengkeraman parpol karena mkanisme langsung dianggap mampu menjaring sosok calon kepala daerah yang selama ini tidak diakomodasi lewat parpol.