PAN dan PKS Akan Dicap Pengkhianat Reformasi jika Terima Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, menyarankan kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera untuk menolak rencana pelaksanaan pilkada oleh DPRD. Ray menyebutkan, PAN dan PKS adalah dua partai yang lahir pada era reformasi. Untuk itu, bila ikut menyetujui pilkada dipilih langsung oleh DPRD, dua partai tersebut akan dicap sebagai pengkhianat reformasi. Sebab, bila pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, situasi politik akan kembali seperti pilkada pada zaman Orde Baru.

"PAN dan PKS ini lahir pada era reformasi. Nah, sekarang mereka pada barisan yang hendak mengembalikan pilkada seperti zaman Orde Baru. Artinya, bila ini terjadi, PAN dan PKS akan dicap sebagai pengkhianat reformasi," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (8/9/2014).

Ray juga menyebutkan, pelaksanaan pilkada oleh DPRD juga merugikan pihak PAN dan PKS. Sebagai partai papan tengah, PAN dan PKS tidak punya kekuatan dominan di provinsi-provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pemilu legislatif, PAN dan PKS hanya berada di tingkat lima besar, kalah jumlah kursi dari partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, maupun Demokrat.

Bila tetap mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat, Ray memprediksi peluang kader PAN maupun PKS untuk menang tetap terbuka. Ray mencontohkan kader PKS yang berhasil memenangi pemilihan gubernur di Sumatera Utara, yaitu Gatot Pujo Nugroho, di Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Ahmad Heryawan yang bahkan dua kali memenangi Pilgub Jawa Barat. Begitu juga dengan kader PAN Bima Arya yang berhasil memenangi Pilwalkot Bogor.

"Mereka (PAN dan PKS) punya kader-kader berkualitas yang berpeluang menang bila tetap dengan pemilihan langsung," kata Ray.