Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Jamin ke Depannya Tidak Ada Lagi Antrean Bertahun-tahun untuk Haji

Kompas.com - 03/09/2014, 21:41 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjamin pelaksanaan haji tahun ini bebas dari praktik penyalahgunaan kuota dan fasilitas selama proses haji.

"Tahun ini tegas hanya jemaah haji dan petugas sajalah yang boleh menggunakan kuota haji," ujar Lukman di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2014).

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Lukman menjamin tidak ada orang yang bisa menggunakan kuota haji tanpa harus antre bertahun-tahun layaknya jemaah haji lain.

"Tahun ini saya jamin tidak ada satu pun yang mempraktikkan seperti itu," kata Lukman.

Tak hanya soal kuota, Lukman meyakini masalah yang biasa terjadi terkait fasilitas jemaah haji sejak berangkat hingga kembali ke Tanah Air juga tidak akan terjadi lagi. Ia mencontohkan soal fasilitas kamar yang sering menjadi keluhan jemaah. Sebelum jemaah haji tiba di Tanah Suci, kata Lukman, Kementerian Agama telah mengirim timnya untuk memeriksa setiap kamar yang akan digunakan jemaah haji.

Pengawas internal dari Inspektorat Jenderal Kemenag, menurut Lukman, juga akan mendampingi tim Kemenag selama berada di Mekkah dan Madinah. "Mudah-mudahan tidak ada lagi pemadatan, misalnya kamar yang seharusnya enam orang diisi delapan atau sepuluh orang. Hal seperti itu tidak terjadi lagi tahun ini," ujar dia.

Ke depan, lanjut Lukman, pembenahan pelaksanaan haji juga dilakukan melalui RUU Pengelolaan Keuangan Haji. Kemenag bersama DPR sepakat membentuk badan tersendiri, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang akan mengelola secara profesional dana calon jemaah haji. Sebelumnya, dana CJH ini dikelola bersamaan dalam satu Ditjen Haji yang juga mengurusi pelaksaan haji. Lukman meyakini bahwa presiden pada pemerintahan baru akan menerima dan bisa mengoptimalkan BPKH ini sesuai dengan keinginan rakyat.

"Siapa pun presidennya tentu akan setuju, dalam dugaan kami, karena adanya BPKH ini akan betul mewujudkan apa yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat banyak, yaitu adanya keadilan dan transparansi yang bisa dirasakan oleh para calon jemaah haji," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com