Demokrat: PDI-P Akan Masuk Pemerintahan, Kebiasaan Oposisi Jangan Terus Dibawa

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengkritik usulan penjualan pesawat kepresidenan yang dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Ia menilai, sebaiknya para politisi PDI-P tidak lagi membawa sikap oposisinya karena akan masuk dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.

"Saya harus ingatkan bahwa pemerintahan Pak SBY baru akan berakhir pada tanggal 20 Oktober. Kalau dulu PDI-P menjadi oposisi, sekarang kan akan jadi pemerintah. Jadi, kebiasaan oposisi itu jangan terus dibawa-bawa," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu meminta PDI-P menghargai pemerintahan yang masih berjalan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam pemerintahan baru nanti juga akan ada partai penyeimbang yang akan menjalankan fungsi check and balances pemerintahan yang baru.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang menjadi dasar usulan penjualan pesawat kepresidenan, anggota Komisi I DPR RI ini menekankan bahwa pada masa SBY, Presiden selalu menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk kepentingan rakyat. (baca: Efisiensi Anggaran, Jokowi Diminta Jual Pesawat Kepresidenan)

Menurut Nurhayati, pada masanya, SBY tidak pernah menambah anggaran pada masa APBN perubahan. Pembelian pesawat kepresidenan, imbuh Nurhayati, juga tidak serta-merta dilakukan saat SBY terpilih menjadi presiden pada 2004.

"Lima tahun pertama, SBY tidak langsung membeli pesawat kan," kata dia.

Nurhayati menambahkan, usulan penjualan pesawat ini mengingatkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.

"Mengingatkan kita bahwa memang dulu waktu memerintah, ya hobinya menjual aset. Jadi, belum memerintah pun niatnya menjual aset lagi, tanpa menghargai, tanpa evaluasi," ujar dia.