Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/08/2014, 05:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara soal polemik wacana kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Selain menolak partainya disebut sebagai oposisi, dia juga membantah PDI-P tak konsisten bila mendukung wacana kenaikan harga tersebut.

"Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu," tepis Megawati di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014). Kalau beban subsidi BBM memang masih bisa ditanggung, dia mengatakan, maka tidak perlu ada kenaikan harga BBM.

Menurut Megawati, antrean warga untuk mendapatkan BBM subsidi ditambah pembatasan pasokan BBM  bersubsidi pada beberapa hari terakhir telah membuat kekacauan di masyarakat. Pada saat bersamaan, ada fakta bahwa terjadi defisit anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

"Ini yang harus diketahui, (harus dicari) bagaimana mencari pemasukannya. Bagaimana?" kata Megawati. "Realitasnya bagaimana, kenyataannya (bagaimana). (Rencana kenaikan harga) ini bukan hal sembarangan. Kami berhitung terus. Kalau bisa, (kenaikan harga) ditahan dan didiskusikan," tekan dia.

Sebagai pengampu pemerintahan mendatang, Megawati berujar, presiden terpilih Joko Widodo juga sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk membahas masalah rencana kenaikan harga BBM ini. Dia balik mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang menjalankan pemerintahan selama 10 tahun terakhir.

Bukan oposisi

Selama 10 tahun berada di luar pemerintahan, Megawati melanjutkan, PDI-P bukan berarti mengambil sikap oposisi. "Kalian mesti tahu konstitusi. Tidak ada oposisi (di Indonesia). Kami berada di luar kabinet. Kami bersikap, tidak pernah oposisi," papar dia.

Sebagai bukti bahwa partainya hanya mengambil posisi politik berada di luar kabinet, Megawati menyebutkan kehadiran calon yang diusung PDI-P dalam beragam pemilu kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Menyusul munculnya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, PDI-P terkena getah karena dianggap tak konsisten dengan penolakannya atas rencana serupa selama 10 tahun terakhir.

Wacana kenaikan harga BBM kali ini muncul setelah kuota BBM bersubsidi sesuai alokasi subsidi dalam APBN-P 2014 diperkirakan tak akan cukup hingga akhir tahun.

Kenaikan harga merupakan salah satu opsi yang tersedia untuk masalah ini agar beban subsidi di APBN tidak bertambah lagi. Pilihan lain adalah mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, atau mendongkrak pendapatan negara sehingga lonjakan subsidi bisa tertutupi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa ia hingga saat ini belum dapat memutuskan pilihan kebijakan terkait BBM dan subsidi. "Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik," kata dia.

(Ferdinand Waskita/Johnson Simanjuntak)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com