Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jokowi Minta SBY Naikkan Harga BBM, Sama Saja "Jebakan Batman"

Kompas.com - 29/08/2014, 14:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak usulan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tepat. Ramadhan justru menuding usulan Jokowi tersebut untuk menjebak SBY.

"Sekarang masalahnya bahwa meminta Pak SBY menaikkan BBM, sama saja dengan 'jebakan Batman'," kata Ramadhan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ramadhan mengatakan, SBY akan menaikkan BBM jika memang dirasa perlu, bukan karena usulan pihak lain, termasuk dari Jokowi. (baca: SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Dalam masa pemerintahannya saja, kata Ramadhan, SBY sudah empat kali menaikkan harga BBM. Hal tersebut bukan karena desakan, melainkan demi menyehatkan kebijakan fiskal negara. (baca: CT: Tak Ada yang Melimpahkan Beban BBM ke Pemerintahan Jokowi-JK)

"Pak SBY orang yang terencana, tidak bisa bekerja sembarangan atau acak- acakan. Dia orang yang mempunyai kebijakan dengan perencanaan yang matang. Dengan efektivitas cuma 25 hari, saya rasa tidak mungkin untuk menciptakan kondisi bagi kenaikan itu sendiri," ujar Ramadhan.

Dia menyarankan agar Jokowi tidak perlu takut menaikkan harga BBM setelah dilantik nanti. Ramadhan mencurigai, permintaan Jokowi kepada SBY untuk menaikkan harga BBM disebabkan karena tersandera politik PDI Perjuangan yang selalu menolak kenaikan BBM pada era SBY.

"Saran saya ke Pak Jokowi jangan terlalu gentar untuk BBM ini. SBY saja 2005 naikkan BBM 140 persen, tahun lalu 35 persen. Jadi, Jokowi tersandera politik partai karena partainya mengharamkan kenaikan BBM," ujarnya.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan karena kelangkaan BBM sudah menjalar ke mana-mana. (baca: JK: Soal Kenaikan Harga BBM, Besok Juga Oke)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com