Jokowi Ancam Pecat Tim Transisi yang Jadi Calo Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo memberikan sanksi tegas kepada Tim Transisi yang dibentuknya jika terbukti menjadi calo pihak tertentu dalam penyusunan kabinet atau perumusan kebijakan. Sanksi tegas itu berupa pemecatan yang telah ditekankan dalam perjanjian kerja di awal Tim Transisi dibentuk.

"Itu sudah jelas ditekankan sejak awal oleh Jokowi. Jadi, kata Jokowi, kalau anggota Tim (Transisi) atau pokja (kelompok kerja) melakukan itu (percaloan), sanksinya langsung pemecatan. Jadi, ada code of conduct," kata Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, saat dihubungi, Jumat (29/8/2014).

Andi menjamin bahwa sampai saat ini tak ada anggota Tim Transisi atau pokja yang berusaha menyisipkan kepentingan saat bekerja. Hal itu ia sebut dapat diawasi bersama, termasuk oleh publik, karena Tim Transisi siap bekerja secara transparan.

Ia menegaskan, Tim Transisi dan pokja hanya bekerja untuk memetakan masalah dan merumuskan kebijakan sebagai solusi yang sejalan dengan visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla. Mengenai pemilihan figur dalam kabinet dan pelaksanaan kebijakan, semuanya menjadi hak prerogatif Jokowi-JK.

Selain itu, kata Andi, Tim Transisi dan pokja juga sangat disiplin dalam bertugas. Khususnya tidak menyebut nama figur tertentu untuk dimasukkan dalam kabinet, dan tidak mengikuti hasil survei mengenai figur yang dianggap layak mengisi posisi menteri tertentu.

"Jelas tugas kami tidak masuk ke sana. Tugas kami berhenti setelah selesai menggambar struktur kabinet. Aturan di dalam sini jelas tabu untuk membicarakan nominasi calon menteri," ujarnya.

Untuk diketahui, kinerja Tim Transisi dan pokja mendapat sorotan dan dikhawatirkan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menitipkan nama dalam kabinet atau suatu kebijakan yang akan digulirkan Jokowi-JK. Kekhawatiran itu merupakan buah karena Tim Transisi cenderung bekerja tertutup.

Salah satu pihak yang melontarkan kekhawatiran itu adalah politisi Partai Nasdem, Despen Ompusunggu. Ia mengungkapkan, Jokowi harus punya mekanisme pengawasan dan pola penindakan tegas kepada seluruh Tim Transisi guna mencegah kemungkinan praktik percaloan atau broker proyek.

"Saya khawatir, sejumlah personel di Kantor Transisi Jokowi-JK tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan motif mengejar jabatan atau menempatkan orang," kata Despen. (Baca: Jokowi Harus Cegah Percaloan di Tim Transisi)