JAKARTA, KOMPAS.com —Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) Thamrin Amal Tomagola mengapresiasi sikap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menggalang keterlibatan relawan dalam pembahasan transisi pemerintahan. Meski begitu, Thamrin mengimbau para relawan tahu batas dan tidak menuntut hal apa pun sebagai imbalan pekerjaannya.
Thamrin menuturkan, dengan kepercayaan yang diberikan Jokowi, para relawan harus menyambutnya melalui pemberian masukan yang berorientasi pada masalah dan solusi konkret. Ia meminta relawan tak memaksakan kehendak, apalagi mendikte Jokowi-JK melalui tim transisi.
"Relawan harus tahu batas, harus tulus membantu Jokowi-JK, tanpa motivasi jabatan di belakangnya," kata Thamrin, Selasa (26/8/2014), di Jakarta.
Thamrin menegaskan, relawan tak memiliki hak apa pun untuk menuntut jabatan tertentu atau mendikte kebijakan Jokowi-JK. Pasalnya, relawan bekerja secara sukarela meski perannya sangat penting dalam memperjuangkan kemenangan pada Pemilu Presiden 2014.
"Kebijakan strategis terkait program unggulan dan penyusunan kabinet merupakan hak prerogratif presiden, termasuk Kantor Transisi adalah hak prerogratif Jokowi. Relawan bisa memberikan masukan, tapi tidak boleh memaksa," ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara delegasi kelompok relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Boni Hargens, menyebut Kantor Transisi eksklusif. Hal itu dilihat dari tidak seriusnya tim transisi dalam mengakomodasi relawan untuk masuk ke tim tersebut. (baca: Relawan Sesalkan Kantor Transisi yang Terkesan Eksklusif)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
