Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terus Dikritik soal Hendropriyono di Tim Transisi, Jokowi Mulai Bereaksi...

Kompas.com - 23/08/2014, 07:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo akan berdialog dengan para pegiat hak asasi manusia (HAM). Dialog itu digelar sebagai respons atas keberadaan AM Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi.

"Kami sudah kontak mereka dan merancang pertemuan minggu depan. Minimal ada Imparsial, KonstraS, dan komisioner Komnas HAM," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014) malam.

Andi mengaku mewakili Jokowi untuk memulai komunikasi dengan para pegiat HAM itu. Rencananya, dialog digelar pada 28 atau 29 Agustus 2014 di kantor Tim Transisi.

Menurut Andi, dia akan meminta masukan dari para aktivis tersebut untuk memperkaya solusi penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Secara prinsip, kata dia, Jokowi berkomitmen menghormati posisi hukum dan menjamin tak memberi perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melanggar HAM.

Periksa Hendropriyono

Ketika disinggung soal usulan mengusut pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Hendropriyono saat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Andi belum dapat memberikan tanggapan. Hendropriyono antara lain diduga terlibat dalam kasus Talangsari pada 1989 dan pembunuhan aktivis HAM, Munir.

Menurut Andi, pemeriksaan itu baru akan dilakukan ketika ada bukti yang jelas dan didukung dengan hukum yang berlaku di Indonesia. "Untuk memeriksa (Hendropriyono) harus ada proses hukum formal yang dilakukan. Kami terbuka untuk berdiskusi terkait proses hukum tersebut," kilah dia.

Hendropriyono saat ini menjadi penasihat senior Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejak penunjukannya untuk posisi itu, kecaman berdatangan, bahkan dari kalangan yang selama Pemilu Presiden 2014 kentara mendukung pencalonan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com