JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak menutup kemungkinan akan bergabung dalam koalisi dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Namun, semuanya harus berdasarkan keputusan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Soal komunikasi politik, bisa saja, terbuka dengan kekuatan politik mana pun. Tak ada masalah. Tapi, kalau sudah urusan blok atau poros politik, tentu beda. Ini biasanya bergantung pada titah Majelis Tinggi Partai yang diketuai Pak SBY," kata Ramadhan melalui pesan singkat, Selasa (19/8/2014) malam.
Dia menegaskan, sejauh ini posisi Demokrat adalah sebagai penyeimbang. Partai berlambang mercy itu tidak berada di kanan atau di kiri, tetapi di tengah. "Pada saat membela rakyat dan memberi maslahat kepentingan nasional, kami dukung siapa pun, termasuk kebijakan presiden yang mana pun," ujarnya.
Menurut dia, sejauh ini belum ada titah apa pun dari SBY untuk memihak kepada salah satu pasangan calon. "Sejauh ini arahan kepada kami jelas, yakni netral, independen, dan moderat, di tengah. Tapi, jika ada perubahan, tentu akan ada pembahasan lagi di majelis tinggi. Hasilnya atau prosesnya disampaikan ke DPP. Nah, sejauh ini, pembahasan perubahan itu enggak ada," ucap Ramadhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.