Amir Syamsuddin Sambut Baik jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyambut baik wacana merapatnya Partai Demokrat ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat untuk membantu pemerintahan selanjutnya adalah tanda semakin dekatnya hubungan Jokowi dengan Demokrat.

"Seandainya ada informasi itu (peluang koalisi Demokrat ke Jokowi), saya sambut dengan baik," ujar Amir saat dihubungi, Rabu (20/8/2014).

Amir mengatakan, saat ini Demokrat masih berpegang pada sikap SBY yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres 2014. Sampai putusan MK dibacakan pada Kamis (21/8/2014), Amir menyatakan, Demokrat akan menjaga netralitas dan keseimbangan.

"Kalau sudah ada putusan MK, tentunya segala sesuatu, apa pun segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau ada pendekatan awal, saya kira tentunya baik-baik saja, apalagi ada komitmen Presiden kami bahwa beliau akan sangat siap membantu proses transisi. Kalau ada proses seperti itu, sudah tentu secara tidak langsung juga akan lebih mendekatkan kedua partai (PDI-P dan Partai Demokrat)," kata Amir.

Saat ditanyakan soal renggangnya hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan SBY, Amir menilai hubungan pribadi kedua tokoh itu sebaiknya tidak dicampuradukkan. Ia mengakui sebagian besar rakyat Indonesia memiliki harapan besar agar kedua tokoh nasional itu bersatu.

"Terlepas dari akan ada koalisi atau tidak, dampaknya agak luar biasa. Tidak berlebihan kalau saya katakan, indeks saham pun akan menguat kalau keduanya bersatu. Ini akan memberi keteduhan dan membuat bangsa ini lebih percaya diri melangkah ke depan," ucap Menteri Hukum dan HAM itu.

Presiden terpilih Jokowi menyebutkan, ada dua partai politik yang bakal merapat ke barisan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Dua parpol tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). (baca: Jokowi: Demokrat dan PAN Kemungkinan Merapat)

Kubu Jokowi-JK tengah menggalang dukungan dari partai-partai pendukung Prabowo-Hatta. Pasalnya, Jokowi-JK memerlukan dukungan mayoritas di parlemen.