Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Pilih Penasihat Tim Transisi

Kompas.com - 15/08/2014, 17:39 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan, penunjukan empat tokoh untuk menjadi penasihat senior merupakan keputusan Jokowi. Dia mengatakan, tidak ada penugasan bidang secara khusus ihwal latar belakang penunjukan tokoh yang menjadi penasihat senior.

"Pak Jokowi minta tokoh ini untuk menjadi penasihat senior karena kapasitasnya dan jejaringnya yang luas. Tapi, bukan karena bidangnya," kata Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Andi mengatakan, fungsi penasihat senior bergantung pada kebutuhan Jokowi dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang bersifat strategis yang membutuhkan keahlian mereka. Ihwal pernyataan salah satu penasihat senior, AM Hendropriyono, yang ingin memberikan masukan terkait intelijen, Andi mengatakan, tidak ada instruksi Jokowi soal bidang tersebut.

"Arahan Pak Jokowi tidak ada bidangnya. Penasihat itu bisa kami ajak bicara untuk isu apa saja," kata Andi.

Mantan dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu juga mengaku tidak mendapatkan penjelasan lebih rinci soal alasan dan jumlah penasihat senior yang dipilih Jokowi. Hal itu, kata dia, termasuk apakah para penasihat senior tersebut bisa mengajukan nama-nama menteri atau tidak.

"Saya tidak tahu interaksi mereka (penasihat senior dengan Pak Jokowi)," ucap Andi.

Sebelumnya, presiden terpilih Jokowi menunjuk empat tokoh untuk menjadi penasihat senior tim transisi pemerintahan Jokowi-JK. Mereka adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Panjaitan, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, dan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi'i Maarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com