Pemerintah Anggap Aborsi Solusi untuk Atasi Trauma Korban Pemerkosaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengaku banyak menerima laporan korban pemerkosaan yang mengalami trauma cukup panjang dan tak siap memiliki anak. Oleh karena itu, Linda menilai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan peluang bagi korban pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya.

“Kami dapat banyak sekali info dari perempuan-perempuan korban pemerkosaan yang traumanya cukup panjang, masih di bawah umur, dan mereka tidak siap untuk punya anak. Artinya, memang ada peluang di situ yang diberikan PP itu. Kalau dari sisi perempuan dan kesetaraan jender, saya kira ini adalah salah satu sikap pemerintah yang memberikan peluang bagi para korban pemerkosaan yang masih di bawah umur dan trauma cukup berat,” ujar Linda di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Linda mengatakan, pelaksanaan aborsi untuk korban pemerkosaan masih menunggu peraturan menteri kesehatan (permenkes). Dengan demikian, permenkes ini bisa diterapkan secara benar oleh pemerintah daerah.

Linda menampik anggapan bahwa aborsi untuk korban pemerkosaan ini justru bertentangan dengan budaya Timur.

“Saya kira enggak akan bentrok, ya. Ini, kan, suatu langkah maju dari pemerintah,” tutur Linda.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini di antaranya mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 75 Ayat (1) yang ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Menurut PP ini, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Indikasi kedaruratan medis dimaksud meliput kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Adapun kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan.

“Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab”, demikian bunyi Pasal 35 Ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2014 itu.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.