KPK Tak Bisa Sentuh TNI kalau Hanya Merugikan Militer

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, KPK hanya bisa melakukan pemeriksaan kepada TNI terkait korupsi jika korupsi yang dilakukan merugikan kepentingan sipil. Menurut dia, jika korupsi yang dilakukan hanya merugikan militer, maka yang berkewenangan melakukan penyelidikan adalah TNI.

"Jadi ada hukum militer yang patut dihargai bahwa itu menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Namun demikian, di dalam KUHAP juga dijelaskan bahwa kalau saja misalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan TNI lebih banyak merugikan kepentingan sipil, maka KPK diberikan kewenangan untuk masuk melakukan penyelidikan lewat yang namanya koneksitas," ujar Abraham seusai acara deklarasi dan penandatanganan piagam "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan TNI", di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).

Abraham mengatakan, ada wilayah hukum yang menjadi teritorial TNI yang tidak bisa dimasuki oleh KPK karena memiliki undang-undang militer dan peradilan militer sendiri. Menurut Abraham, jika nantinya ditemukan kasus korupsi di lingkungan TNI, maka harus dilihat terlebih dahulu substansinya, apakah kasus korupsi tersebut hanya merugikan pihak militer, atau juga merugikan kepentingan sipil.

"Oleh karena itu, kita harus lihat substansinya. Kalau ternyata dia banyak merugikan kepentingan sipil, maka bisa ditarik ke dalam peradilan koneksitas," ujar Abraham.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui bahwa memang di internal TNI sering ditemukan adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam pengelolaan keuangan. Namun, kata dia, dirinya langsung bereaksi dan mengambil langkah-langkah preventif dengan memberikan pembekalan pada yang bersangkutan tentang cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik.

Namun, Moeldoko menegaskan, dirinya tidak akan segan-segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan TNI. "Kalau ada yang macam-macam, pasti dicopot. Kalau sudah diingatkan tapi tetap berjalan, kita copot," tegas Moeldoko.

Sebelumnya, TNI mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat internal serta menjaga jati diri TNI.

"Penguatan tersebut jadi penting guna menjaga jati diri TNI, dan menghindari perilaku korupsi yang merugikan bangsa dan negara," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam sambutannya di acara tersebut.

Selain Panglima TNI, kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, serta Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.