Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Kemungkinan Putar Haluan Pasca-putusan MK

Kompas.com - 08/08/2014, 22:14 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, saat ini Partai Demokrat belum memutuskan sikap politik pasca-Pilpres 2014. Demokrat saat ini, kata Ramadhan, masih pada posisi politik yang sesuai keputusan pada rapat pimpinan nasional terakhir, yaitu netral.

"Apa yang disampaikan oleh Pak SBY melalui YouTube kemarin sudah sangat jelas. Tak perlu diinterpretasikan lagi bahwa kami ini pada posisi politik netral atau penyeimbang," kata Ramadhan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/8/2014) malam.

Ramadhan menambahkan, pada pelaksanaan pilpres kemarin, partainya memang menginstruksikan kepada seluruh kader agar memilih pasangan nomor urut satu, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa sikap Demokrat tidak golput.

Namun, sikap ini kata Ramadhan tetap saja tak membuat posisi politik Demokrat berubah sebagai partai yang netral. Saat ini, kader dan juga pengurus partai berlambang mercy ini fokus untuk menantikan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Bila MK sudah menetapkan apakah gugatan Prabowo diterima atau justru mengakui hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Demokrat akan segera mengambil sikap sesuai dengan apa yang diputuskan oleh majelis tinggi.

"Intinya, kalau MK sudah menetapkan, kami juga akan tunggu aba-aba dari Majelis Tinggi Demokrat," ucap Ramadhan.

Mengenai hadirnya perwakilan Demokrat, yaitu Ketua DPD DKI Jakarta Nachrowi Ramli, pada saat penandatanganan permanen Koalisi Merah Putih beberapa waktu lalu, Ramadhan tidak menganggap hal itu sebagai suatu keanehan. Ramadhan menganggap hal itu biasa saja karena dilakukan sebelum penetapan rekapitulasi suara nasional oleh KPU.

"Setelah penetapan hasil oleh KPU posisi kami netral, sesuai keputusan rapimnas," tambah Wakil Ketua Komisi I DPR-RI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com