Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tak Anggap Remeh Dukungan untuk ISIS di Indonesia

Kompas.com - 05/08/2014, 17:53 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak menganggap remeh masuknya ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) ke Indonesia.

"Faktanya, sejauh ini sudah ada beberapa kelompok orang yang berani menyatakan persetujuan dan keinginannya untuk bergabung dengan ISIS. Itu menandakan bahwa sebagian dari masyarakat setuju serta siap bergabung dan mengembangkan gerakan itu di Indonesia," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa (5/8/2014), seperti dikutip Antara.

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk segera menangkap orang-orang yang terbukti ikut mengembangkan ISIS di Indonesia karena tindakan mereka melanggar hukum yang dapat mengancam eksistensi Pancasila, UUD 45, dan NKRI.

Bahkan, kata Saleh, pada titik tertentu, penyebaran ideologi ISIS di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan makar atau subversif.

"Kan ada video yang disebarkan. Orang-orang yang ada di video itu tentu lebih mudah dikenali. Terlebih lagi, pihak kepolisian mengklaim mengenal orang yang ada di dalam video itu," tutur dia. (Baca: Kapolri: WNI di Video ISIS adalah Buron Polri)

Saleh mengatakan, Pemuda Muhammadiyah mendukung langkah pemerintah yang secara resmi melarang ideologi ISIS di Indonesia.

"Pelarangan itu diharapkan dapat mengantisipasi berkembangnya paham itu di tengah-tengah masyarakat. Sikap tegas pemerintah diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk menjauhi dan menentang berkembangnya paham tersebut," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menilai, paham yang dianut ISIS tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan kebinekaan di Indonesia. Oleh karena itu, selain melarang perkembangan paham itu, pemerintah juga menindak tegas siapa pun yang terlibat ISIS.

ISIS dianggap sebagai organisasi radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan gagasannya. Jika dibiarkan, maka cara-cara kekerasan itu akan mengancam keutuhan Indonesia.

Sebuah laporan menyebutkan, di negeri asalnya di Irak, kekerasan gerakan radikal yang berlangsung dalam pekan terakhir Juli 2014 telah mengakibatkan 1.600 jiwa terbunuh. Sementara itu, di Tanah Air, muncul gerakan mendukung ISIS, baik melalui dunia maya, termasuk situs YouTube, maupun yang ditunjukkan narapidana teroris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com