JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nusron Wahid mengatakan, Negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) sebenarnya belum terlalu kuat. Meski begitu, menurut dia, pemikiran model ISIS sebenarnya sudah mengakar dan berkembang di kalangan Muslim perkotaan.
"Kalau dilihat dari model pemikiran ini, sebenarnya sudah mengakar dan banyak di Indonesia, terutama di kalangan 'santri baru'. Yaitu anak muda yang baru belajar agama, tapi baru kulitnya. Belum substansinya," tulis Nusron melalui siaran pers, Selasa (5/8/2014).
Nusron mengatakan, akar pemikiran tersebut adalah cita-cita untuk mendirikan negara, khilafah, atau daulah Islamiyah. Salah satu ciri pemikiran itu, kata Nusron, adalah berupaya menjadikan agama Islam sebagai sumber hukum formal negara.
"Salah satu indikasi gagasan ISIS adalah keinginan memasukkan syariat Islam menjadi hukum formal di Indonesia. Sadar atau tidak, suka atau tidak, gagasan ini banyak sekali," timpal dia.
Nusron menambahkan, pihak yang kerap kali melawan gagasan ini sering dituduh kelompok Islam yang liberal. Padahal, ujar dia, persoalan ini bukanlah persoalan liberal atau tidak liberal, tetapi keluar dari konteks akar keindonesiaan yang berasaskan Pancasila.
"Dikit-dikit tuduhannya liberal kalau menolak gagasan ini. Kelompok ini suka kasih cap negatif sama orang yang berbeda dengan kelompoknya," kata Nusron.
Untuk itulah, dia mengajak pemerintah dan masyarakat, khususnya tokoh agama dan ormas untuk melakukan gerakan penyadaran kepada masyarakat. Kuncinya, adalah kembali pada Pancasila.
"Sebab, kita orang Indonesia. Kalau kita beragama Islam, kita ini tetap orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia," kata anggota DPR tersebut.
"Artinya, keindonesiaan kita tidak boleh diganggu dengan konsep keislaman kita. Sebaliknya, spirit keislaman kita dijadikan untuk memperkuat kebangsaan dan keindonesiaan. Penyadaran ini penting, terutama untuk kalangan muda perkotaan. Biar utuh dan matang pemahaman keagamaan dan kebangsaan," pungkas Nusron.
Sebelumnya, emerintah menilai paham yang dianut ISIS tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan kebhinekaan di Indonesia. Oleh karena itu, selain melarang perkembangan paham itu, pemerintah juga menindak tegas siapa pun yang terlibat ISIS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.