Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Hatta Akan Minta Nasihat Mahfud MD Terkait Gugatan ke MK

Kompas.com - 04/08/2014, 15:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Koalisi Merah Putih, Fadli Zon, mengaku meminta bantuan mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, dalam proses pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi.

“Kita akan minta advice atau nasihat beliau karena beliau kan mantan Ketua MK,” kata Fadli saat ditemui di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (4/8/2014).

Meski begitu, ia menambahkan, Mahfud tidak akan terlibat langsung di dalam proses sidang yang rencananya akan mulai digelar pada 6 Agustus 2014 itu. Menurut dia, bantuan yang diberikan Mahfud hanya sebatas memberikan pandangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan tim pembela Koalisi Merah Putih.

“Beliau kan waktu itu sudah menyatakan bahwa tidak mau ada conflict of interest. Akan tetapi, kalau sebagai ahli, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, saat dijumpai pada acara halalbihalal di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014), Mahfud membantah kabar miring yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

"Saya tidak pernah keluar dari tim Prabowo-Hatta. Tugas saya sebagai ketua tim pemenangan kampanye. Setelah kampanye selesai, saya tetap menjadi tim Prabowo-Hatta, tetapi dengan perjuangan lain," katanya.

Mahfud mengatakan, tugasnya sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memang sudah selesai karena jabatan tersebut hanya berlaku saat masa kampanye Pilpres 2014. Setelah kampanye usai, dia sudah tidak lagi menjabat tim pemenangan.

Mahfud mengaku kini menjadi bagian dari Tim Perjuangan Merah Putih untuk kebenaran dan keadilan, yang dipimpin oleh Yunus Yosfiah. Mahfud meminta agar masyarakat dan pendukung Prabowo-Hatta terus berjuang untuk melawan kecurigaan, kecurangan, dan salah penafsiran.

"Kalau ada kecurangan, kecurigaan, salah penafsiran, mari kita sama-sama berjuang," ujar Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com