Suryadharma pun enggan menanggapi adanya desakan dari pihak tertentu yang ingin agar muktamar dipercepat. Menurut dia, muktamar tidak digelar untuk mengakomodasi keinginan pihak-pihak tertentu yang menginginkan agar proses pergantian struktur pimpinan PPP dipercepat.
"Orang per orang tidak bisa mengubah hasil muktamar. Jadi biarlah mereka pada ngoceh, saya enggak mau nanggepin," katanya.
Sementara itu, ia menambahkan, hasil keputusan Musyawarah Kerja Nasional PPP pada April 2014 lalu, juga tidak dapat merubah ketentuan pelaksanaan muktamar. Bahkan, ia menilai bahwa mukernas tersebut tidak sah.
"Mukernas ngaco itu, kalau setiap orang bisa melaksanakan Mukernas gimana, ngaco. Dan mukernas itu enggak bisa mengubah muktamar," tandasnya.