Jokowi-JK Harus Majukan 183 Kabupaten Tertinggal

LEBAK, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal se-Indonesia (Askati) Mulyadi Jayabaya mengatakan, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus membawa kemajuan bagi daerah tertinggal guna mendukung proses percepatan pembangunan.

"Kami minta pemerintahan Jokowi-JK dapat memperhatikan kabupaten tertinggal menjadi daerah maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Jayabaya di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (30/7/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, saat ini jumlah anggota Askati tercatat 183 kabupaten yang masuk kategori tertinggal sehingga perlu mendapat perhatian presiden terpilih periode 2014-2019.

Sejauh ini, pembangunan daerah tertinggal melalui pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilainya cukup bagus dan perlu dilanjutkan.

Dari 183 kabupaten tersebut, kata dia, sebagian besar daerah tertinggal berada di wilayah Indonesia bagian timur.

"Kami terus memperjuangkan kabupaten tertinggal mendapatkan dana sebesar Rp 100 miliar per tahun agar menjadi daerah maju," katanya.

Ia menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK harus memperhatikan program pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Program tersebut merupakan janji Jokowi-JK seperti disampaikan saat debat misi dan visi capres dan cawapres.

"Saya kira Jokowi-JK harus komitmen membangun ketiga program tersebut guna mendorong kesejahteraan rakyat," katanya.

Menurut dia, percepatan pembangunan di daerah tertinggal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Askati akan membantu program pemerintah.

Pemerintah diminta memprioritaskan akses pembangunan sarana pendidikan, infrastruktur jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

"Bila akses pembangunan itu terpenuhi dengan baik, tidak akan disebut lagi sebagai daerah tertinggal," ujarnya.

Jayabaya meminta masyarakat mendukung dan menerima Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 karena pilihan rakyat itu.

Jokowi-JK ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Pasangan itu meraih 53,15 persen atau 70.997.833 suara, sedangkan Prabowo-Hatta 46,85 persen atau 62.576.833 suara. Namun, kubu Prabowo-Hatta menggugat keputusan KPU ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jayabaya, langkah kubu Prabowo-Hatta itu sah-sah saja karena sesuai aturan. Namun, pihaknya berharap Prabowo-Hatta legawa dan menerima kekalahan tanpa memecah belah bangsa.

"Kami berharap kemenangan Jokowi-JK itu dapat membawa kehidupan yang lebih baik dan sejahtera," pungkas dia.