Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Budiman Tak Hadiri Pelantikan KSAD Letjen Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 25/07/2014, 11:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gatot menggantikan Jenderal TNI Budiman. Namun, prosesi pelantikan Gatot yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/7/2014), tanpa dihadiri Budiman.

Gatot dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 36/TNI 2014. Di dalam pembacaan sumpah jabatannya, Gatot berjanji akan menghindari segala bentuk perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada menerima dari siapa pun juga, langsung atau pun tidak langsung, suatu janji atau pemberian," ucapnya.

Mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat itu juga berjanji setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan akan melakukan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara RI.

"Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab pada bangsa dan negara," katanya.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Letjen Budiman


Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto enggan berkomentar soal ketidakhadiran Budiman.

"Saya enggak tahu (alasan Budiman tidak hadir). Tanyakan langsung sama yang bersangkutan," ucap Djoko.

Setelah pelantikan tersebut, Budiman ditempatkan sebagai perwira tinggi di Mabes TNI hingga waktu pensiunnya pada September 2014.

Pelantikan KSAD baru ini sempat menimbulkan tanda tanya publik lantaran dilakukan setelah Pilpres 2014 dan sebelum pensiun.

Pergantian tersebut lalu dikaitkan dengan kemarahan Presiden di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan, Senin (2/6/2014). Presiden menyebut, ada jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pemilihan Presiden 2014. (baca: SBY Marah Ada Pihak yang Menarik Dukungan Jenderal Aktif)

Istana membantah bahwa pergantian KSAD disebut karena terkait politik. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pergantian KSAD sudah dipertimbangkan sejak lama dan tak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres 2014. (baca: Istana: Pergantian KSAD untuk Regenerasi, Tak Terkait Pilpres)

Adapun Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, tidak ada yang istimewa dalam proses pergantian jabatan di dalam tubuh TNI. Begitu pula, kata dia, dalam pergantian KSAD. (baca: Panglima TNI Anggap Biasa Rencana Pergantian KSAD)

Budiman sudah membantah isu bahwa pemberhentian dirinya sebagai KSAD lantaran terindikasi terlibat politik praktis. Budiman memastikan dirinya tidak pernah terlibat politik, khususnya pada Pemilu Presiden 2014. (baca: KSAD: Saya Kesatria dan Bukan Pengkhianat)

Letjen Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer 1982 yang dibesarkan di tubuh pasukan baret hijau Kostrad. Beberapa jabatan pernah disandangnya antara lain Danrindam Jaya, Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan Pangkostrad (sejak 2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com