Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Dilantik Jadi KSAD 24 Juli, Budiman Akan Jadi Pati Mabes TNI

Kompas.com - 23/07/2014, 12:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo akan dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 24 Juli menggantikan Jenderal TNI Budiman. Sementara itu, Budiman hanya akan ditempatkan sebagai panglima tinggi di Mabes TNI.

"Pelantikannya kalau enggak salah 24 Juli, besok," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Moeldoko mengatakan, setelah KSAD baru dilantik, maka Budiman yang akan pensiun pada bulan September 2014 ditempatkan sebagai perwira tinggi di Mabes TNI untuk menghabiskan masa baktinya sebelum pensiun.

Menurut Moeldoko, pergantian Budiman adalah hal yang wajar dan sama sekali tidak terkait politik.

"Ini pure (murni) kepentingan untuk organisasi. Regenerasi kenegaraan," tutur Moeldoko.

Seperti diberitakan, Presiden SBY telah memberhentikan Jenderal Budiman sebagai KSAD. Pemberhentian ini, menurut Budiman, diterimanya melalui telepon dari Moeldoko, Senin malam.

Panglima TNI awalnya mengajukan tiga kandidat KSAD, yakni Wakil KSAD Letjen TNI Muhammad Munir, Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantto, dan Sekjen Wantannas Letjen TNI Waris. Dari ketiga nama itu, SBY akhirnya menunjuk Gatot.

Letjen Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer 1982 yang dibesarkan di tubuh pasukan baret hijau Kostrad. Beberapa jabatan pernah disandangnya antara lain Danrindam Jaya, Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013), dan Pangkostrad (2013-sekarang).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com