Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Gaza, SBY Kontak Sekjen PBB, Presiden Iran, dan Obama

Kompas.com - 16/07/2014, 22:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Pemerintah Indonesia tengah menggalang dukungan internasional untuk mengupayakan perdamaian di Jalur Gaza. Presiden sudah melakukan kontak dengan Presiden Iran Hassan Rouhani selaku Ketua Gerakan Non-Blok dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. SBY juga berencana mengontak Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

"Indonesia ingin agar negara Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat dapat segera dilanjutkan. Saya sudah sampaikan dalam pembicaraan telepon 11 Juli kepada Presiden Iran sebagai Ketua Gerakan Non-Blok. Alhamdulillah, Iran setuju dengan sikap Indonesia yang menginginkan agar damai. Kita sudah lakukan diplomasi melalui OKI dan Gerakan Non-Blok,” ujar Presiden Yudhoyono dalam acara peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Rabu (16/7/2014).

Ia mengatakan, untuk penyelesaian konflik di Gaza, setidaknya ada empat hal yang perlu dilakukan, yakni menghentikan aksi militer Israel terhadap Palestina, perlunya gencatan senjata dalam pengawasan PBB, pencegahan aksi balas dendam, dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Presiden Yudhoyono mengatakan telah mengomunikasikan usulan Indonesia itu kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Indonesia, katanya, juga berhasil menggalang dukungan di PBB untuk menggelar sidang darurat 12 Juli yang menghasilkan kesepakatan agar semua pihak yang bertikai melakukan gencatan senjata di Gaza.

Selain berbicara dengan Presiden Iran dan Sekjen PBB, Presiden Yudhoyono juga mengaku akan segera menghubungi langsung Presiden AS Barack Obama. "Saya sangat ingin agar pemimpin dunia punya semangat dan komitmen untuk menyelesaikan aksi kekerasan di Gaza," ujarnya.

Terkait dengan konflik di Gaza, Pemerintah Indonesia juga sudah menyatakan komitmennya untuk membantu rakyat Palestina yang menjadi korban. Setidaknya, Pemerintah Indonesia akan menyediakan dana 1 juta dollar AS untuk rakyat Palestina. Selain itu, pemerintah juga membantu menyediakan alat kesehatan untuk rumah sakit yang ada di Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com