Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Permanen Cara Prabowo "Ikat" Partai Pendukungnya

Kompas.com - 15/07/2014, 11:55 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai, Koalisi Merah Putih permanen, yang dideklarasikan pada Senin (14/7/2014) kemarin, merupakan cara Prabowo Subianto untuk menjaga partai politik yang mendukungnya agar tidak keluar barisan. Menurut Indria, dari deklarasi ini terlihat kekhawatiran Prabowo jika partai pendukungnya berkhianat dan mendukung kubu lain.

"Dari kubu Prabowo, ada kekhawatiran nantinya ada pengkhianatan dari teman partai yang sudah mendukung dia karena melihat perkembangan terakhir," ujar Indria, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/7/2014).

Indria mengatakan, saat ini kondisi dari partai pendukung Prabowo tengah mengalami dinamika internal. Salah satunya adalah Partai Golkar yang tengah diramaikan oleh wacana menggeser Aburizal Bakrie dari jabatannya sebagai ketua umum karena dianggap tidak bisa membawa perubahan.

"Kalau ternyata banyak opsi baru untuk mengikuti langkahnya Nusron, kemudian bermain politik dua kaki. Golkar itu cerdik," ujar Indria.

Menurut Indria, dinamika-dinamika seperti itulah yang membuat Prabowo melakukan langkah antisipasi agar partai-partai pendukungnya tidak berpindah haluan. Akan tetapi, kata dia, politik sangat cair. Tak ada koalisi yang bisa benar-benar berjalan permanen. Semua bergantung pada keuntungan apa yang didapatkan partai politik dari koalisi tersebut.

"Kalau di situ terus nanti enggak dapat apa-apa. Mereka (partai) akan cari sekoci baru," kata Indria.

Seperti diberitakan sebelumnya, partai pendukung Prabowo-Hatta menggelar deklarasi untuk memermanenkan koalisinya di parlemen. Seluruh ketua umum partai pendukung hadir dalam deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7/2014), kecuali Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com