Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Presiden Korupsi, Tak Akan Lama Usia Jabatannya

Kompas.com - 09/07/2014, 11:55 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, terpilihnya presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2014 bukanlah suatu kemenangan, melainkan ujian berat. Menurut Busyro, presiden yang terpilih nanti memikul beban atas kondisi rakyat yang melarat akibat korupsi politik yang dihasilkan pemilu sebelumnya.

"Presiden terpilih bukanlah kemenangan, tetapi ujian berat di saat puluhan rakyat melarat akibat korupsi politik hasil pemilu sebelumnya. Rakyat sudah berhasil dihipnotis dalam pileg dan pilpres untuk memilih," kata Busyro melalui pesan singkat, Rabu (9/7/2014).

Busyro juga meyakini presiden yang melakukan tindak pidana korupsi dalam menjalankan kewenangannya nanti tidak akan lama menjabat. Sebaliknya, menurut Busyro, presiden yang jujur, memenuhi janji, dan tidak bergaya hidup mewah akan menjadi milik rakyat.

"Saya yakin jika presiden korupsi, main kavling, proyek untuk keluarga dan elite parpol pendukung serta mengangkat politisi, birokrat, dan pebisnis busuk dalam kabinet, tak lama usia jabatannya," ujar Busyro.

"Jangan anggap remeh dan meremehkan rakyat yang sudah beberapa kali kabinet dimelaratkan dan tragisnya memperkaya asing," kata Busyro lagi.

Pemilu presiden kali ini diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil Presiden, yakni pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan nomor urut pasangan dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara Jokowi-Kalla didukung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan PKPI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com