Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa dan Alumni Harvard Dukung Jokowi-JK

Kompas.com - 04/07/2014, 15:41 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sejumlah mahasiswa dan alumni Harvard University, Amerika Serikat, menyampaikan pernyataan sikap mendukung kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Mereka beralasan Jokowi-JK ialah pemimpin yang mau mendengar dan melayani rakyat.

"Kita lihat cara mereka approach masalah. Kalau Prabowo-Hatta itu top down. Kalau Jokowi bottom up, Jokowi adalah pemimpin yang mau mendengar," kata mahasiswa Harvard, Johannes Ardiant, di Kantor Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Johannes mengatakan, secara sekilas visi misi antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sebenarnya tidak terlalu berbeda. Yang membedakan keduanya, kata dia, adalah karakter dan rekam jejak yang dimiliki oleh keduanya.

"Kita akui dua-duanya memang punya kepemimpinan. Tapi pengalaman kepemimpinan Prabowo di militer dimana semua orang enggak ada yang enggak patuh. Ini beda dengan Jokowi yang punya pengalaman di sipil," ucapnya.

Dia menambahkan, saat ini masa kampanye pilpres tinggal tersisa beberapa hari lagi. Bersama rekan-rekannya, ia mengaku akan fokus menjaga tempat pemungutan suara untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan adil.

Johannes adalah Mahasiswa Master bidang Kebijakan Publik di Harvard Kennedy School of Government. Selain Johannes, sebanyak 22 alumni dan mahasiswa dari berbagai jurusan di Harvard juga ikut mendukung Jokowi-JK.

Johannes menyebutkan, deklarasi ini adalah inisiatif murni tanpa dorongan dari pihak lain. Dia mengaku, Jokowi-JK telah membuat sejumlah mahasiswa Harvard yang awalnya apatis terhadap politik menjadi berpartisipasi aktif dalam pemilu presiden 2014. .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com