Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarawan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 03/07/2014, 15:53 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ide dari capres Prabowo Subianto yang ingin menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional dianggap oleh sejarawan Universitas Indonesia Bonnie Triyana sebagai suatu ancaman bagi demokrasi Indonesia.

Meski berkuasa di Indonesia selama 32 tahun, Bonnie menilai Soeharto tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional karena sudah merusak nilai nilai perjuangannya dengan hal-hal yang melanggar hukum.

"Kan ada tertera pada Peraturan presiden nomor 33 tahun 1964 tentang pemberian gelar pahlawan nasional bahwa seseorang tidak bisa diberikan gelar pahlawan nasional jika ia merusak nilai-nilai perjuangannya," kata Bonnie dalam sebuah diskusi di Kantor ICW Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Bonnie menambahkan ide pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah sebagai langkah menutupi kejahatan masa lalu semasa pemerintahannya, Soeharto dianggap bertanggung jawab atas beberapa kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga terlibat dalam praktek korupsi.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menganggap ide Prabowo untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa pada masa lalu tidak ada hal-hal yang salah pada pemerintahan orde baru.

Padahal pelanggaran HAM, penculikan rakyat sipil serta korupsi besar-besaran pada rezim Soeharto jelas-jelas suatu hal yang tak boleh dilupakan begitu saja oleh seluruh rakyat Indonesia. Haris juga menilai ide Prabowo tersebut juga bertentangan dengan pernyataannya beberapa waktu lalu, yang mana saat Prabowo mengklarifikasi pelanggaran HAM yang ditujukan kepadanya, Prabowo melemparkan kesalahan kepada atasanya.

"Panglima tertinggi ABRI kan presiden, saat itu presidennya Soeharto. Kok malah dijanjikan akan diberi gelar pahlawan nasional," ucap Haris.

Sebelumnya pada suatu kesempatan beberapa waktu lalu, Prabowo mengaku kagum pada sosok presiden kedua RI Soeharto. Oleh karena itu, ia dan partai-partai pendukung koalisinya bertekad akan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Waktu itu di Gerindra, koalisi Merah Putih juga, apabila diberi mandat oleh rakyat (menjadi presiden), kita akan perjuangkan Jenderal TNI Soeharto sebagai pahlawan nasional," ujar Prabowo dalam sambutannya pada Rapimnas Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri di JCC, Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com