Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romo Magnis: Kampanye Hitam Meracuni Hati

Kompas.com - 27/06/2014, 20:15 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar etika politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno, berharap kampanye hitam dihentikan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Menurut Franz Magnis, yang biasa disapa Romo Magnis, kampanye hitam bisa berdampak buruk, yaitu sikap negatif dari masyarakat yang akan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kampanye hitam meracuni hati, meracuni perasaan. Itu yang bahaya," kata Franz Magnis seusai diskusi di Galery Cafe TIM, Cikini, Jakarta, Jumat (27/6/2014).

Ia mengaku heran mengapa kampanye hitam marak terjadi dalam pemilu kali ini. Romo Magnis juga menyayangi adanya kampanye hitam yang menyinggung soal SARA. Namun, ia meyakini suara hati rakyat tidak akan dipengaruhi oleh fitnah.

"Sebetulnya apa kepentingannya (kampanye hitam)? Tentu tidak ada kepentingannya soal suara hati karena suara hati enggak bisa fitnah," jelasnya.

Selain itu, ia juga menilai kampanye hitam tak hanya merugikan pasangan capres cawapres, tetapi juga merugikan bangsa. Tokoh lintas agama ini khawatir kampanye hitam akan menimbulkan kebencian di tengah masyarakat.

"Kebencian itu akan menimbulkan kuman-kuman perpecahan," kata dia.

Berbeda dengan kampanye negatif, lanjut Romo Magnis, kampanye negatif sah-sah saja dilakukan. Namun, ia meminta kedua pasangan capres dan cawapres, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dengan tegas menyampaikan menolak kampanye hitam terhadap pasangan lawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com