Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Purnawirawan Jangan Banyak "Nyanyi"

Kompas.com - 24/06/2014, 05:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fuad Bawazier, mengingatkan para purnawirawan TNI untuk turut membantu pemerintah memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat.

Jangan sampai, kata Fuad, dukungan yang diberikan purnawirawan terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres justru membuat mereka menjatuhkan pasangan yang lain.

"Jadi saya kira lebih bagus, pada siapa pun jenderal purnawirawan, berhentilah 'bernyanyi' yang tidak manfaat dan tidak memberikan pembelajaran politik yang baik," kata Fuad di Rumah Polonia, Senin (23/6/2014).

Pernyataan Fuad menanggapi kasus munculnya surat rekomendasi pemberhentian Prabowo dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Menurut Fuad, tindakan tersebut merupakan salah satu upaya kampanye hitam yang ditujukan kepada Prabowo.

"Apalagi baru orang mau maju sekarang baru ribut lagi, mau maju ribut lagi. Padahal biasanya diam saja," kecam Fuad. Namun, dia memahami bahwa kekhawatiran para purnawirawan terhadap Prabowo tentu bukan tanpa alasan.

Menurut Fuad, kalangan yang khawatir terhadap Prabowo adalah mereka yang takut Prabowo akan melakukan tindakan balasan bila terpilih menjadi presiden. Oleh karena itu, kalangan tersebut berupaya menjegal Prabowo.

"Saya kira cara-cara itu enggak usah karena Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa saya (Prabowo) enggak mikirin itu. Saya memaafkan itu. Saya tidak punya rasa dendam," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com