Rieke dan Tim Hukum Jokowi-JK Berang Ditanya soal Izin Kampanye di Stasiun

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim sukses calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rieke Dyah Pitaloka, memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukannya di Stasiun Depok, Jawa Barat, Minggu (15/6/2014). Ketika ditanya wartawan apakah dia sudah mengajukan izin atau memberi tahu pengelola stasiun soal aktivitasnya itu, Rieke dan tim hukum Jokowi-JK malah marah dan tidak menjawab.

"Anda dari media mana?" tanya anggota tim hukum Jokowi-JK Alexander Lay seusai menghadiri pemeriksaan Bawaslu di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014).

Ketika terus didesak wartawan soal izin pertanyaan itu, Rieke malah meminta wartawan agar tidak mengarahkan jawabannya. "Jangan mengarahkan jawaban kami," kata Rieke.

Ia menilai, pertanyaan wartawan tidak sesuai dengan alasan pemanggilannya oleh Bawaslu. Rieke mengatakan hanya bersedia menjawab pertanyaan seputar kasusnya saja.

"Kedatangan kami ke sini, itu harus sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kalau ada pertanyaan di luar konteks yang dilaporkan, mohon maaf kami tidak berkenan (menjawab)," kata Rieke yang langsung mengakhiri wawancara.

Rieke juga sempat membahas apakah stasiun adalah tempat kampanye yang memang perlu izin pemakaian. Apalagi, menurut dia, kegiatan yang dilakukannya bukan termasuk kampanye, melainkan hanya sosialisasi atas program yang akan dilakukan Jokowi-JK jika terpilih.

Sebelumnya, Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KPKRL) melaporkan politisi PDI-P itu ke Bawaslu pada Rabu (18/6/2014) lalu. Rieke dan teman-temannya yang tergabung dalam Tim Kampanye Jokowi-JK dianggap berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, yaitu stasiun Depok.

"Aksi tersebut sangat disayangkan karena stasiun KRL adalah fasilitas milik pemerintah yang harusnya steril dari aktivitas kampanye politik," tutur Koordinator KPRL Priyanto saat melapor, Rabu (18/6/2014) lalu.