Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tak Tanggapi Tuduhan Ketua Progress 98

Kompas.com - 19/06/2014, 17:42 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menanggapi soal tuduhan dirinya melakukan pembicaraan via telepon dengan Jaksa Agung Basrief Arief seperti yang dituduhkan Ketua Progress 98 Faizal Assegaf. Permasalahan ini dinilai cukup hanya ditanggapi oleh tim hukum PDI-P.

"Enggak ada, Bu Mega tidak menanggapi itu. Hanya tim biro hukum saja yang menanggapi," ujar anggota tim kampanye pemenangan Jokowi-JK, Aria Bima, di Kantor Media Center JKW4P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).

Aria mengatakan, Megawati tidak perlu menanggapi hal tersebut karena memang tidak pernah ada pembicaraan seperti yang dituduhkan Faizal.

"Kalau mau bikin (transkrip), mbok ya tanya Aria Bima yang tahu suaranya Ibu Mega. Itu bukan bukan logat Ibu Mega," ujar Aria.

Menurut Aria, ada pihak-pihak yang memang berupaya mendelegitimasi Megawati, PDI-P, dan calon presiden Joko Widodo menjelang pilpres. Salah satunya ialah dengan menyebarkan transkrip palsu itu.

Sebelumnya, Faizal mengaku mendengar rekaman sadapan percakapan yang berisi permintaan Megawati kepada Basrief agar tidak menyeret calon presiden Joko Widodo ke dalam kasus dugaan korupsi bus transjakarta. Kasus itu tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Faizal mengaku rekaman itu diperdengarkan oleh utusan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Namun, Faizal tak bisa membuktikan soal rekaman suara. Kepada wartawan, ia hanya membagi-bagikan selebaran yang isinya diklaim sebagai transkrip rekaman.

Basrief merasa difitnah Faizal. Ia pun sudah melaporkan masalah itu ke kepolisian. (baca: Merasa Difitnah Ketua Progress 98, Jaksa Agung Lapor ke Polisi)

Bambang dan pihak PDI Perjuangan juga sudah membantah tuduhan Faizal. Mereka juga berencana melaporkan Faizal ke kepolisian. (baca: KPK Pertimbangkan Laporkan Ketua Progress 98 ke Polisi).

Faizal menantang mereka untuk melaporkan ke polisi. (baca: Faizal Tantang Mega, KPK, dan Jaksa Agung Lapor ke Mabes Polri 2 x 24 Jam!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com