Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Ubah Format Debat Capres dan Cawapres

Kompas.com - 06/06/2014, 13:52 WIB
Febrian

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan format debat capres dan cawapres yang akan ditayangkan dari stasiun televisi nasional. Perubahan format yang dilakukan KPU adalah pada awal debat dan debat ketiga. Debat yang sebelumnya hanya debat capres diubah menjadi debat capres dan cawapres, sedangkan debat ketiga yang semulanya debat cawapres menjadi debat capres.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, perubahan ini atas permintaan kedua pasang calon peserta pilpres. Menurut Ferry, kedua belah pihak meminta agar ruang bagi capres tampil di hadapan publik dapat lebih banyak. "Tidak karena ada permasalahan apa-apa. Ini murni permintaan kedua belah pihak. Kita kan memfasilitasi," kata Ferry di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Berikut jadwal debat capres yang akan dimulai pada 9 Juni hingga 5 Juli 2014.

1. Debat 9 Juni capres dan cawapres disiarkan SCTV, Indosiar, dan Berita Satu dengan Tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum.
2. Debat 15 Juni capres disiarkan Metro TV dan Bloomberg dengan Tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
3. Debat 22 Juni capres disiarkan TV One dan ANTV dengan Tema Politik Internal dan Ketahanan Nasional.
4. Debat 29 Juni cawapres disiarkan RCTI, MNCTV, dan Global dengan Tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek.
5. Debat 5 Juli capres dan cawapres disiarkan TVRI dan Kompas TV dengan Tema Pangan, Energi, dan Lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com