Ruhut: Gerindra Pengusul Pemenang Pemilu Tak Otomatis Jadi Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com -- Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan bahwa usulan pemenang pemilu tak otomatis menjadi Ketua DPR pertama kali dilontarkan oleh Fraksi Partai Gerindra. Atas dasar itu, Ruhut meminta PDI Perjuangan yang menjadi pemenang Pemilu 2014 tak menyalahkan Partai Demokrat.

Ruhut menjelaskan, usulan yang sama pernah terjadi pada 2009 saat Demokrat memenangi pemilu legislatif. Namun, saat itu jabatan Ketua DPR secara otomatis menjadi milik Demokrat karena rekan koalisinya mayoritas di parlemen.

"Waktu itu kebetulan koalisi Demokrat 50 plus 1, jadi tetap dipertahankan aturan otomatis Ketua DPR berasal dari pemenang pemilu," kata Ruhut, saat dihubungi, Jumat (6/6/2014).

Saat ini, kata Ruhut, Gerindra mengusulkan agar Ketua DPR tak secara otomatis dijabat oleh partai pemenang pemilu. Menurut Ruhut, usulan itu disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa.

Juru Bicara Partai Demokrat itu menegaskan, posisi Demokrat pada permasalahan ini adalah netral. Ia meminta tak ada pihak yang menunjuk Demokrat sebagai dalang dari munculnya usulan agar Ketua DPR tak secara otomatis diberikan pada partai pemenang pemilu.

"Aku mohon jangan salahkan Demokrat. Kami enggak ada kepentingan, cuma kebetulan ketua pansusnya dari Demokrat. Inilah politik, gagasan itu muncul dari Gerindra," pungkasnya.

Berdasarkan UU MD3, posisi Ketua DPR diberikan secara otomatis kepada partai politik pemenang pemilu. Aturan tentang mekanisme itu saat ini tengah dibahas dalam rapat di Badan Legislasi DPR. Dalam Pemilu Legislatif pada 9 April yang lalu, PDI-P ditetapkan sebagai pemenang pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Nurul Arifin, mengatakan, mayoritas fraksi setuju dengan usulan agar partai politik pemenang pemilu tidak otomatis mengisi posisi Ketua DPR. Menurut Nurul, hanya PDI Perjuangan yang menolak usul tersebut.

Sekretaris Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto, menilai pemilihan Ketua DPR akan melahirkan banyak risiko, di antaranya potensi terjadinya politik uang saat pemilihannya, dan berdampak pada pemilihan Ketua DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten kota.