Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janjikan Tambah Anggaran TNI-Polri Tiga Kali Lipat

Kompas.com - 04/06/2014, 08:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo alias Jokowi berjanji untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi TNI dan Kepolisian RI sebesar tiga kali lipat. Peningkatan anggaran menyasar pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan personel.

"Peningkatan alokasi anggaran TNI dan Polri demi pertahanan negara dan kesejahteraan. Itu sangat penting," ujar Jokowi dalam acara silaturahim keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri,  di Balai Kartini, Selasa (3/6/2014).

Namun, lanjut Jokowi, peningkatan alokasi anggaran itu harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen terlebih dulu. Jika menjadi presiden, Jokowi yakin target angka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dicapai. Saat ini, alokasi anggaran untuk TNI sebesar Rp 70 triliun, lebih kecil dari negara tetangga Malaysia dan Singapura. Jika pertumbuhan ekonomi melejit, alokasi anggaran terhadap TNI diperkirakan berkisar Rp 210 triliun. Begitu juga alokasi anggaran 2014 Polri yakni Rp 44,5 triliun menjadi Rp 132 triliun.

Sentuhan "high technology"

Peningkatan alokasi anggaran itu, kata Jokowi, akan meyasar pada modernisasi alutsista.

"Kami akan memberikan sedikit sentuhan hi-tech pada alutsista kita," ujar Jokowi.

Untuk TNI Angkatan Udara, Jokowi akan menambah pesawat F16, meng-upgrade sistem radar terbaru, menambah pesawat angkut C130 berkapasitas 80 hingga 100, pesawat angkut M400 bermuatan 37 ton, dan kapasitas 116 personel bersenjata penuh.

Untuk matra TNI Angkatan Laut, Jokowi juga akan menambah pengadaan kapal selam, mengingat Indonesia adalah negara maritim. Kemudian, mengoperasikan armada patroli berkecepatan tinggi, serta memperbantukan armada angkatan laut untuk pengembangan sistem distribusi barang yang bernama tol laut.

Sementara itu, untuk matra TNI Angkatan Darat, Jokowi pun akan menambah pesawat F16, melakukan modernisasi senjata organik, dan lain-lain.

"Jangan tergantung satu negara saja. Kalau di sana sulit, beli ke negara lain. Jangan sampai kita didikte satu negara saja," ujar Jokowi.

Adapun peningkatan alokasi anggaran bagi Polri menyasar peningkatan rasio personel polisi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Setidaknya, dalam dua tahun, pertambahan personel polisi mencapai 20 ribu. Selain itu, mendorong Polri meningkatkan pengawasan terhadap daerah-daerah terpencil melalui modernisasi perangkat informasi teknologi berkualitas tinggi.

"Dengan anggaran itu, perumahan personel TNI dan Polri yang ada juga kita upgrade besar-besaran. Ini penting. Mengapa? Ini jelas memperlihatkan bahwa Indonesia itu mampu, TNI dan Polri punya wibawa di mata dunia internasional," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com