Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenderal Budiman Jamin TNI AD Netral dalam Pilpres

Kompas.com - 02/06/2014, 23:10 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman menegaskan, TNI AD menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengindikasi ada jenderal aktif yang didekati pihak tertentu untuk kepentingan politik. Budiman mengatakan, pernyataan Presiden merupakan bahan introspeksi.

"Ini merupakan introspeksi dan retrospeksi bagi kami, Angkatan Darat. Tapi sejauh ini kami melaksanakan kegiatan netralitas TNI AD sesuai dengan yang terlihat selama ini," ujar Budiman Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).

Dia mengatakan, jaminan netralitas TNI AD dalam pelaksanaan pemilu adalah kehormatan korps-nya. Jika ada anggotanya terbukti tidak netral, ia menegaskan, akan diberi sanksi hingga pemecatan.

"Sikap netralitas itu, kami sudah keluarkan ST (Surat Telegram) dan ketentuan-ketentuannya. Apabila ternyata melanggar UU dan ketentuan, apalagi bisa sampai pidana, maka dia bisa sampai dipecat. Tapi kalau tidak sampai pidana, tentu ada aturan yang diberlakukan," katanya.

Sebelumnya, Presiden menunjukkan kemarahannya di hadapan 200 perwira tinggi TNI/Polri karena mendapatkan informasi ada jenderal aktif yang tidak netral dalam pilpres.

"Dari informasi yang telah dikonfirmasi mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya," ujar Presiden.

Menurut SBY, informasi tersebut bukan fitnah belaka. Dari informasi itu, Presiden juga menyindir adanya jenderal aktif yang tidak lagi loyal kepada Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com