“Yang cenderung parah TV news. Ada dua TV news yang memiliki afiliasi politik yang berbeda,” ujar Idy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/5/2014). “Metro TV memberitakan Jokowi, TV One memberitakan Prabowo, itu silakan. Tapi kan harus proporsional.”
Idy mengatakan kedua media tersebut dianggap telah menyalahi fungsi lembaga penyiaran sebagai perekat sosial dengan justru memantik konflik dalam masyarakat. Padahal, ujar dia, masyarakat sekarang sudah lebih kritis menyikapi pemberitaan.
Bila pemberitaan tidak proporsional, ujar Idy, yang muncul justru sikap skeptis masyarakat pada media dan mencoreng marwah media itu sendiri. Menurut dia, media akan "berdosa" bila pemberitaan yang mereka sampaikan justru memicu konflik.
“Harusnya sebisa mungkin dijaga berimbang, netral, dan proporsional. Masyarakat makin muak kalau dijejali berita partisan, provokatif, berpihak, dan tidak berimbang,” papar Idy. Dia mengatakan KPI telah memberi peringatan kepada kedua lembaga penyiaran itu.
Bila masih terus muncul pemberitaan tak berimbang, ujar Idy, KPI akan memberikan teguran keras. Jika teguran keras tetap saja diabaikan, lanjut dia, KPI akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencabut izin siarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.