Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerahkan 21 Kepala Daerah di Jabar, Aher Tak Merasa Langgar Aturan

Kompas.com - 28/05/2014, 18:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk wilayah Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan, dirinya tidak tak merasa menabrak aturan apa pun dengan mengerahkan 21 kepala daerah di daerahnya. Menurut Heryawan alias Aher, undang-undang yang berlaku memperbolehkan kepala daerah untuk menjadi juru kampanye.

"Kami ada 21 kepala daerah. Itu kader partai koalisi yang sekarang menjabat, kami juga menugaskan mereka sebagai tim pemenangan. Berdasarkan undang-undang, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, dan wakil gubernur punya hak untuk menjadi tim sukses, untuk menjadi juru kampanye," kata Aher, seusai acara Deklarasi Pemenangan Prabowo-Hatta Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Rabu (28/5/2014) sore.

Hadir dalam acara tersebut seluruh petinggi, kader, dan simpatisan dari partai koalisi pengusung Prabowo-Hatta, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang.

Menurut Aher, banyaknya kader partai koalisi yang menjabat sebagai kepala daerah merupakan keuntungan tersendiri bagi strategi pemenangan Prabowow-Hatta. Aher mengaku tidak mau menyia-nyiakan hal itu.

"Kita akan menggunakan seluruh jaringan partai, lalu berdoa kepada Allah," ujarnya.

Satu-satunya peraturan bagi kepala daerah yang ingin menjadi juru kampanye, lanjut Aher, yakni harus cuti saat yang bersangkutan melakukan kegiatan kampanye. Menurut dia, semua kepala daerah siap untuk cuti pada hari-hari kampanye yang telah ditentukan.

"Cuti diharuskan saat ada kampanye, kalau sekarang tidak cuti," ujarnya.

Mereka yang mendukung Prabowo-Hatta di antaranya adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Cimahi Atty Suharti, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Bupati Bandung Dadang M Nasser, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Indramayu Ana Sofanah, dan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com