PPIA: Presiden Baru akan Tetap Kesulitan Hapus Intoleransi

Hal ini merupakan simpulan dari diskusi yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), dengan pemateri Aan Suryana, kandidat PhD dari The Australia National University (ANU).

"Presiden tidak memiliki kekuatan memaksa pemerintah daerah agar mereka tidak melakukan penindasan terhadap Ahmadiyah dan Syiah di daerah administrasinya. Selain itu, kontruksi negara pun juga memberikan ruang bagi terjadinya persekusi terhadap minoritas dengan hanya mengakui enam agama resmi dengan prinsip monoteisme yang tidak bisa dinegosiasikan," jelas Aan Suryana dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (18/5/2014).

Dia menyebutkan, jikapun Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden pun, aa akan menemui permasalahan serupa, dan penindasan terhadap kelompok minoritas tetap terjadi.

Aan menyebutkan, hal itu terjadi akibat dari konteks politik Indonesia kontemporer, di mana desentralisasi membuat kewenangan presiden menjadi berkurang dan struktur negara sendiri terfragmentasi.

Unuk itu, siapapun presiden yang terpilih dalam pemilu nanti, masalah ini harus mendapatkan perhatian, dan presiden terpilih mampu bertindak untuk lebih bijak.