Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Perpecahan, Golkar Yakin Rapimnas Berakhir Tanpa Voting

Kompas.com - 18/05/2014, 09:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham meyakini rapat pimpinan nasional Golkar VI hari ini, Minggu (18/5/2014), akan berakhir dengan musyawarah mufakat. Berkaca dari rapimnas sebelumnya, dia memprediksi, kecil kemungkinan keputusan rapimnas terkait pemilu presiden mendatang akan ditentukan dengan voting.

"Kalau setuju semua untuk apa voting? biasanya ujung-ujungnya pasti diakhiri dengan sepakat, tidak pernah voting," kata Idrus sesaat sebelum pelaksanaan rapimnas di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu.

Idrus membantah saat ini ada perpecahan di kubu internalnya antara memilih bergabung ke poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung Joko Widodo atau membuat poros baru dengan Partai Demokrat. Menurutnya, semua opsi akan didiskusikan dalam rapimnas nanti, termasuk opsi berkoalisi dengan poros Partai Gerindra.

"Masih terbuka semua opsi itu, semuanya arahnya akan dibahas," ujarnya.

Ketika ditanya peluang mana yang saat ini paling menguat diantara tiga opsi itu, Idrus enggan mengungkapkannya. Dia mengaku, sebagai steering commite dia tidak berhak untuk membukanya sebelum rapimnas dimulai.

Dalam Rapimnas III Golkar di Sentul tahun 2012, semua peserta Rapimnas secara bulat mendukung Ical sebagai capres Golkar. Ical juga diberi kewenangan untuk menentukan cawapres. Belakangan, pencapresan Ical digoyang di internal Golkar dengan berbagai alasan. Salah satunya, elektabilitas Ical yang masih relatif jauh di bawah Jokowi dan Prabowo.

Selain itu, muncul keinginan tokoh-tokoh senior Golkar untuk maju di Pilpres 2014 sebagai cawapres seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Luhut Panjaitan, Priyo Budi Santoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com