Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Elektabilitas Jokowi-JK Lebih Tinggi daripada Prabowo-Hatta

Kompas.com - 13/05/2014, 15:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo, dan politikus Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, lebih tinggi jika dibandingkan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jika dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Demikian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada akhir bulan lalu.

"Jokowi jika dipasangkan dengan Jusuf Kalla memiliki persentase tertinggi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

Burhanuddin mengatakan, pada saat responden disodorkan dua pasangan nama capres dan cawapres, yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, elektabilitas Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 51,0 persen, sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 32,4 persen. Sisanya sebanyak 16,6 persen menjawab tidak tahu.

Ketika responden dimintai tanggapan tentang duet Jokowi-JK dan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie berpasangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, Jokowi-JK mendapat 60,2 persen, sedangkan Aburizal-Wiranto sebesar 18,8 persen. Sebanyak 20,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Ketika ketiga pasangan itu ditawarkan kepada responden, Jokowi-JK tetap memperoleh persentase tertinggi, yakni 44,2 persen. Adapun Prabowo-Hatta mendapatkan 29,0 persen suara responden dan Aburizal-Wiranto mendapat 12,2 persen suara responden. Sebanyak 14,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Burhanuddin mengatakan bahwa figur cawapres cukup berpengaruh. Namun, figur capres tetap menjadi faktor kunci dalam meraup dukungan. Burhanuddin juga melihat bahwa Jokowi masih mendapat dukungan terbesar dibanding kandidat yang lain. Namun, kata dia, dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin kecil.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan jumlah sampel 1.220 orang. Margin of error plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 20-26 April 2014. Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) dan Australian National University (ANU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com