Membengkaknya "Bail Out" Rp 6,7 Triliun untuk Century Sudah Diprediksi Sejak Awal

Kwik menjelaskan, saat itu, Direktur Pengawasan Bank Indonesia Pahla Santoso telah melakukan analisa bank gagal. Dalam anlisisnya, perhitungan modal untk mencapai capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal sebesar 8 persen yaitu dibutuhkan tambahan Rp 1,7 trilun.

Analisa bank gagal itu akan dilampirkan dalam dokumen rekomendasi penanganan Bank Century yang akan diserahkan ke Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati. Namun, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede mengubah kalimat dalam lampiran dokumen itu menjadi Rp 632 miliar.

"Lalu Raden minta Pahla ganti Rp 632 (miliar). Sebab kalau Rp 1,7 (triliun) bisa tidak diselamatkan (Bank Century) oleh KSSK," terang Kwik.

Pahla pun tidak setuju kalimat tersebut diubah. Akhirnya, Pahla menambahkan kalimat yang telah diubah Raden menjadi, "Untuk mencapai CAR sebesar 8 persen pada PT Bank Century, dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp 632 miliar dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan pemburukan kondisi PT Bank Century selama November 2008."

"Pahla Santoso tidak mau menghapuskan kalimat itu. Akhirnya dibenarkan, dengan berjalannya waktu sampai Rp 6,7 triliun. Hal ini sudah diduga keras oleh Pahla Santoso," ujar Kwik.

Adapun, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan dalam rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari. Setelah itu, Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rapat dihadiri oleh Sri Mulyani, Boediono selaku Gubernur BI, dan Raden.

Kemudian, pada 24 November 2008, telah digelontorkan Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau dikenal dengan bail out. Sampai tanggal 24 Juli 2009, PMS yang diberikan seluruhnya mencapai Rp 6,762 triliun.

Sebelum keputusan itu, pada rapat pra KSSK tanggal 20 November 2008, Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito telah menyampaikan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak dikategorikan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pernyataan itu didukung oleh Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu yang menyampaikan bahwa analisis risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan Bank Century menimbulkan risiko sistemik.

Selain itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan bahwa Bank Century secara finansial adalah bank kecil sehingga tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank lain.

Agus Martowardojo yang saat ini menjabat Gubernur BI pun telah menyampaikan kepada Sri Mulyani agar berhati-hati mengambil keputusan tersebut dengan informasi terbatas karena akan ditunggu oleh masyarakat. Namun, akhirnya Bank Century tetap dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.