Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Poros Baru atau Tidak, Demokrat Tetap Berpengaruh

Kompas.com - 08/05/2014, 11:22 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Dwipayana, menilai apa pun keputusan Partai Demokrat akan memengaruhi peta koalisi politik. Dengan membentuk poros sendiri atau bergabung dengan poros lain, gerak politik Demokrat diyakini akan berdampak pada kerja sama antarpartai politik.

"Saya kira (koalisi) belum jelas, ya. Akan sangat tergantung proses koalisi di Partai Demokrat," kata Arie saat dihubungi, Kamis (8/5/2014).

Menurut Arie, saat ini koalisi yang dibangun antarpartai belum tergambar secara pasti. Meski beberapa partai sudah terlihat ada kedekatan, tetapi kondisi ini masih mungkin berubah. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh gerak Demokrat.

Arie mengatakan, jika Demokrat memutuskan membuat poros baru, maka partai-partai tengah, seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, kemungkinan besar akan merapat. Saat ini PKS dan Golkar belum menyampaikan sikap resmi, meski keduanya sudah mendekati Partai Gerindra.

Ia berpendapat bahwa PKS atau Golkar masih mungkin beralih karena Gerindra harus memilih cawapres dari salah satu partai tersebut. Peralihan ini diprediksi mengarah ke Demokrat, jika partai tersebut membentuk poros baru.

Begitu pula jika Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan poros yang sudah ada, misalnya dengan Gerindra. Demokrat bisa mengubah koalisi politik partai yang mendekat ke Gerindra.

"Ketika memasukkan PKS, Golkar, ia (Gerindra) harus menentukan siapa cawapresnya. Apalagi kalau Demokrat masuk dan (cawapresnya) dipilih Gerindra," kata Arie.

PKS dan Golkar yang sudah lebih dulu merapat ke Gerindra, kata Arie, dipastikan akan "menuntut jatah". Hal inilah yang nantinya terbentuk power sharing atau bagi-bagi kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com