Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pertimbangkan Ajukan Gugatan Pemilu ke MK

Kompas.com - 30/04/2014, 23:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara pemilihan legislatif. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya mempertimbangkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah hasil resmi perolehan suara dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang dibahas ini masalah mengantisipasi akan ada kemungkinan sengketa perolehan suara bisa di MK, bisa internal," ujar Amir, seusai rapat harian di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (30/4/2014).

Menurut Amir, ada dua persoalan yang muncul yaitu yang berasa dari internal partai (melibatkan antar caleg) dan juga eksternal. "Eksternal ini dari partai lain ke kami. Tapi belum ada keputusan apa pun soal itu," ujar Menteri Hukum dan HAM itu.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menambahkan, untuk kasus konflik antarcaleg, pihaknya akan melakukan klarifikasi di lapangan dan tidak membawa persoalannya ke MK. "MK pilihan terakhir," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya masih memiliki waktu untuk maju ke MK. Demokrat, lanjutnya, menunggu penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 Mei.

"Setelah itu kami punya waktu 3 hari untuk ajukan ke MK. Sedang dipertimbangkan, tapi kami tidak bisa mengungkap data semua itu karena harus dibedakan antara internal dan konflik eksternal," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Hari ini, sejumlah pengurus Partai Demokrat berkumpul di Kantor DPP Partai Demokrat untuk membicarakan evaluasi pemilihan legislatif (pileg). Hadir dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam itu, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Wakil Ketua Umum Max Sopacua, Wakil Sekretaris Jenderal Ramadhan Pohan, dan Wakil Sekretaris Jenderal Syofwatillah Mohzaib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com