Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Peta Politik Pemilu Presiden 2014 Menurut Basuki

Kompas.com - 30/04/2014, 07:37 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilu Presiden 2014 diyakini hanya akan memunculkan dua kandidat calon presiden, yakni Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Namun, Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat disebut akan menjadi penentu terjadi atau tidaknya hal itu.

"Banyak yang memprediksi persaingannya cuma antara dua orang itu, Jokowi atau Prabowo. Tapi, sampai sekarang Pak Prabowo belum pasti, kalau Pak Jokowi kan sudah pasti. Semua tergantung Pak SBY, mau dukung Pak Prabowo atau tidak," papar Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi dari Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama, saat bertandang ke harian Kompas, Selasa (29/4/2014).

Basuki mengatakan pula, ada kemungkinan SBY membangun koalisi, yaitu menggabungkan Partai Demokrat dengan partai-partai papan tengah, untuk kemudian mengusung bakal calon presiden sendiri. Bila kemungkinan ini terjadi, ujar dia, sulit bagi Prabowo untuk mencari lagi teman koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.

Soal Partai Golkar dan ketua umumnya, Aburizal Bakrie, yang juga menjadi bakal calon presiden partai itu, Basuki punya pendapat pula. "Pak Ical (panggilan Aburizal) tidak akan mau jadi wakil. Jadi, dalam tiga minggu ini, akan ada banyak sesuatu yang bisa terjadi," ujar dia.

Bila SBY bisa membentuk koalisi besar, Basuki mengatakan, ada kemungkinan muncul satu kandidat yang berpeluang mengalahkan Jokowi dan pasangannya. "Kalau Pak SBY berhasil membuat koalisi besar dan mengadunya head to head dengan Pak Jokowi, asal orangnya baik dan bisa ngomong, lalu Pak Jokowi salah pilih wakil, (maka bakal capres pilihan SBY) bisa menang. Kalaupun kalah, Pak SBY tetap kalah terhormat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com