Sebagian Aktivis Parlemen Terpental

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati perolehan suara pemilihan umum legislatif belum selesai direkapitulasi, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat diperkirakan gagal duduk kembali di parlemen. Padahal, sebagian calon anggota legislatif petahana yang gagal meraih kursi itu merupakan wakil rakyat yang tergolong aktif menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Mereka antara lain adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari di daerah pemilihan Jawa Tengah IV. "Suara saya tetap sebanyak Pemilu 2009, tetapi kali ini ada yang mengungguli suara saya. Jadi, ya, tidak aman," kata Hajriyanto saat dihubungi, Kamis (24/4/2014). Hajriyanto memperoleh sekitar 42.000 suara.

Unsur pimpinan MPR yang juga diperkirakan gagal mempertahankan kursi di parlemen adalah Wakil Ketua MPR Melani Leimena yang maju dari Partai Demokrat di daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Hal yang sama diperkirakan terjadi pada Lukman Hakim Saifuddin yang mencalonkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan di daerah pemilihan Jateng VI. Saat dikonfirmasi, Lukman hanya mengatakan belum bisa memastikan hasil pemilu legislatif. Pasalnya, penghitungan suara masih terus dilakukan.

Sebagian besar unsur pimpinan DPR juga diperkirakan tak terpilih kembali. Mereka, antara lain, Ketua DPR Marzuki Alie (Partai Demokrat) dari daerah pemilihan DKI Jakarta III dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Partai Golkar) yang maju dari daerah pemilihan Jawa Timur I.

Selain itu, sejumlah anggota DPR yang aktif menjalankan tugas dan fungsinya juga gagal kembali ke parlemen. Salah satunya anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan Jatim VI.

Menurut Eva, PDI-P meraih tiga kursi di daerah pemilihan Jatim VI. Sesuai ketentuan, tiga kursi itu diberikan kepada tiga caleg PDI-P dengan suara terbanyak. "Suara saya 45.000-an, ada di posisi kelima,” katanya.

Anggota Komisi VIII dari Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily, juga gagal mempertahankan kursi. Perolehan suara Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar itu lebih rendah daripada Andika Hazrumy, anak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di daerah pemilihan Banten I.

Politik uang

Eva mengungkapkan, ada dua persoalan yang membuat perolehan suara berkurang dalam Pemilu Legislatif 2014. ”Pertama, politik uang,” katanya.

Politik uang, lanjut Eva, memang diburu atau dibiarkan terjadi di daerah oleh para pemilih. ”Saya sudah bernegosiasi agar tidak menggunakan uang,” katanya.

Kedua, menurut Eva, adalah kecurangan setelah penghitungan suara. Praktik membayar saksi untuk mendapatkan tambahan suara atau membeli suara parpol salah satu contohnya.

Hajriyanto berpendapat, uang menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam pemilu. Akan tetapi, dia tidak ingin menuduh caleg lain melakukan politik uang.

”Bisa jadi faktor ikatan kedaerahan (putra daerah), ikatan pertalian darah, pertemanan, dan faktor keyakinan juga menjadi pertimbangan pemilih,” tuturnya. Dengan demikian, apa pun hasilnya, pilihan rakyat harus tetap dihormati.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, berpendapat, banyaknya politikus progresif yang kalah menunjukkan pertarungan politik semakin keras. Kompetisi antarcaleg sesama partai semakin ketat karena tuntutan penerapan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka.

Fenomena itu juga menunjukkan kuatnya modal politik yang dimiliki politikus lokal. Terbukti banyak orang kuat lokal yang berhasil menghimpun modal politik dan ekonomi di tingkat lokal yang berhasil masuk level pertarungan politik lebih tinggi di tingkat nasional.

Pengamat politik Joko Susanto berpandangan, munculnya wajah baru ke Senayan yang menggeser caleg petahana yang lebih populer disebabkan dua hal, yakni caleg baru lebih intensif berinteraksi dengan massa akar rumput dan lewat transaksi politik uang.

Untuk meminimalkan praktik politik uang, Joko menilai, pemerintah perlu memisahkan pemilu untuk memilih anggota DPR dengan pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemilu legislatif yang memperebutkan 1 kursi untuk 1 daerah pemilihan. Dengan begitu, caleg terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap konstituen di daerah yang telah memercayainya. (NTA/FER/ILO)