Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Konvensi Mesti Transparan, Segera Umumkan Pemenang

Kompas.com - 16/04/2014, 10:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha menilai, dilanjutkannya tahapan Konvensi Partai Demokrat sebagai suatu langkah positif yang diambil oleh Majelis Tinggi dan Komite Konvensi. Hanya, dia berharap kedepannya tahapan dan proses konvensi bisa lebih transparan.

"Prosesnya tidak bisa lagi seperti kemarin, harusnya lebih terbuka ke publik, sehingga publik bisa melihat tahapan konvensi ini dengan lebih transparan," kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2014).

Salah satu cara untuk membuat konvensi ini lebih transparan, menurut dia, adalah dengan segera mengumumkan pemenang konvensi. Dia menyayangkan keputusan pemenang konvensi baru akan diumumkan kepada publik menjelang pembukaan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau diumumkannya lama seperti itu, akan membuat konvensi ini menjadi semakin tidak transparan. Harusnya segera diumumkan saja pemenangnya," tambahnya.

Hanta menghawatirkan, waktu pengumuman yang lama itu akan membuat Demokrat tersandera dengan memilih pemenang konvensi berdasarkan hitung-hitungan dengan partai yang diajak berkoalisi, bukan berdasarkan kualitas dan elektabilitas para capres konvensi.

Hanta menilai, saat ini peluang capres konvensi untuk diusung sebagai capres atau cawapres oleh Demokrat masih cukup terbuka. Semuanya tergantung bagaimana Demokrat melakukan penjajakan dalam koalisi.

"Masih ada peluang karena berdasarkan hitung cepat Demokrat mendapatkan 10 persen. Kalau dia koalisi dengan partai di bawahnya, bisa mengusung capres. Tapi kalau dia koalisi dengan Golkar atau Gerindra, mungkin hanya akan bisa mengusung cawapres," ujarya.

Nasib konvensi Demokrat dipertanyakan setelah diketahui perolehan suara Demokrat hanya berkisar 9 persen versi hitung cepat. Angka itu jauh dari syarat ambang batas pencalonan presiden seperti diatur dalam UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Namun, SBY memutuskan, pelaksanaan konvensi akan dilanjutkan hingga menghasilkan pemenang konvensi. Keputusan ini diambil setelah digelar rapat antara Majelis Tinggi Demokrat dan Komite Konvensi, di kediaman SBY di Cikeas, Selasa (15/4/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com