Saksi: Saya Tak Setuju FPJP Century, Boediono Marah

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Audit Intern Bank Indonesia (BI) Wahyu menyatakan tidak sependapat dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century. Menurut Wahyu, karena sikapnya itu, saat itu Boediono selaku Gubernur BI pun bereaksi marah kepadanya.

"Saya secara pribadi tidak setuju diberikan FPJP karena bank bermasalah. Pak Boediono agak marah, kok bisa begitu," kata Wahyu saat bersaksi dalam sidang untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menanyakan bagaimana reaksi Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan.

"Pak Budi Rochadi katakan terserah saja, tetapi ini sudah keputusan RDG (Rapat Dewan Gubernur)," jawab Wahyu.

Wahyu mengaku tak setuju dengan pemberian FPJP Bank Century karena sejak awal Bank Century bermasalah dan khawatir akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak tahun 2005 hingga 2008, Bank Century mengalami permasalahan struktural. Tim Pengawas BI pun pernah merekomendasikan penutupan bank tersebut.

Saat itu, terang Wahyu, dana FPJP telah dicairkan meskipun masih ada kekurangan dokumen sebagai syarat pemberian FPJP. Pencairan dana FPJP tahap I sebesar Rp 502,073 miliar telah dilakukan sebelum Akta Perjanjian Pemberian FPJP ditandangani pihak BI dan Bank Century.

Dalam dakwaan, Budi Mulya disebut meminta agar kekurangan dokumen aset kredit tersebut tidak dipersoalkan. Budi Mulya pun meminta dukungan Dewan Gubernur BI, Direktorat Pengawasan Intern BI, dan Direktorat Hukum BI agar menyepakati hal itu.

Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century ini, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa bersama-sama dengan Boediono yang saat itu adalah Gubernur Bank Indonesia, Miranda, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Budi juga didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain. Negara diduga mengalami kerugian Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP. Sedangkan dalam perkara penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, kerugian negara diduga mencapai Rp 6,762 triliun.