MK Hapus Istilah "Pilar Bangsa"

Uji UU diajukan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Yogyakarta, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar). Mereka keberatan Pancasila dikategorikan sebagai pilar kebangsaan.

MK berpendapat, karena putusan itu, program sosialisasi empat pilar bangsa oleh MPR harus dihentikan karena dianggap menyesatkan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat menempatkan keempat pilar yang berarti tiang penguat tidak tepat.

“Merujuk isi yang terkandung Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Pancasila adalah sebagai dasar,” kata hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, membacakan pertimbangan putusan.

Seusai persidangan, kuasa hukum TM Luthfi Yazid menyambut baik putusan ini. Dia mengatakan dengan putusan in,i tidak ada lagi istilah pilar karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Dengan putusan ini, empat pilar kebangsaan sudah berakhir dan Pancasila bukan lagi sebagai pilar, tetapi dipertegas sebagai dasar negara,” kata Lutfi.