Pelajaran Demokrasi dari Redbridge

KOMPAS.com - HINGGA kini, korupsi masih menjadi persoalan pelik bangsa. Untuk itu, sepertinya Indonesia perlu lebih serius belajar agar demokrasi menjadi jalan terbaik mengenyahkan korupsi. Pelajaran itu cukup dimulai dari tiga hal yang jadi esensi demokrasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Redbridge, salah satu dari 32 borough di London, Inggris, menjadi salah satu contoh tempat di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dilakukan. Borough semacam daerah administratif yang punya pemerintahan sendiri. Administrasi pemerintahan di Redbridge yang ada di timur laut London, Inggris, dipimpin sebuah dewan yang dipilih secara demokratis empat tahun sekali.

Maret lalu, sejumlah wartawan dari Indonesia mengunjungi Redbridge untuk melihat tata pemerintahan daerah itu. Butuh sekitar satu jam perjalanan dari London untuk sampai di Redbridge dengan mobil.

Untuk mengetahui tata pemerintahan di Redbridge dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara ketat, juga dapat mengunjungi laman www.redbridge.gov.uk.

Laman resmi Redbridge tersebut memuat semua informasi yang dibutuhkan publik untuk berinteraksi dengan pemerintah. Dari hal-hal seperti pajak, layanan kesehatan, menyewa tempat tinggal atau usaha, hingga urusan yang terkesan sepele, seperti parkir kendaraan, melaporkan kalau ada sampah dibuang sembarangan, atau memohon agar tak diganggu gonggongan anjing tetangga.

Warga Redbridge juga bisa membayar pajak lewat laman itu. Jika warga ingin mengunjungi perpustakaan daerah, informasinya juga tersedia di laman itu. Untuk lebih dari 250.000 jiwa penduduk Redbridge, tersedia 14 perpustakaan.

Laman tersebut juga menyediakan terjemahan dan bantuan interpretasi untuk sejumlah bahasa, seperti Perancis, Ceko, Polandia, Albania, Turki, Vietnam, Somalia, dan sejumlah bahasa berbeda untuk imigran India, Pakistan, atau Banglades, seperti Hindi, Punjab, Tamil, Bengali, hingga Urdu. Sayang memang tak ada bahasa Indonesia atau Melayu karena mungkin tak banyak imigran Indonesia di sana.

Bagaimana jika pihak swasta ingin menjadi rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Redbridge? Semua bisa dilihat di laman itu secara transparan, mulai dari proses tender hingga kontraknya.

Terkait tender dan kontrak yang dipublikasikan secara online, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia sebenarnya juga sudah mengenalnya lewat program e-procurement. Silakan buka laman www.lpse.bantenprov.go.id, situs layanan pengadaan secara elektronik di Provinsi Banten. Semua perusahaan yang jadi rekanan Pemerintah Provinsi Banten, termasuk nilai kontrak dan pekerjaannya, bisa diakses di laman itu. Pertanyaannya, mengapa diduga tetap terjadi korupsi di Banten? Mengapa sampai muncul dugaan bahwa selama ini sejumlah perusahaan rekanan Pemprov Banten punya kaitan dengan kerabat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah?

Saat ditanya apakah terjadi korupsi dengan semua tata pemerintahan yang transparan tersebut, Chief Information and Communications Technology Services Officer Redbridge Lee Edwards hanya tersenyum dan menggeleng. ”Jika ada rekanan yang memiliki hubungan kerabat dengan anggota dewan, dia harus mengumumkan soal hubungannya itu. Jika dia menang tender, tentu bukan karena hubungan kekerabatannya itu,” kata Edwards menanggapi Kompas saat diceritakan pengalaman di Banten, di mana proyek pemerintah dimenangi oleh perusahaan milik kerabat gubernur.

Positif

Untuk mencegah korupsi, gaji pegawai pemerintah di Redbridge, dari tingkat atas hingga bawah, dipublikasikan di laman itu. Publikasi ini, menurut Edwards, tak hanya agar publik tahu ke mana pajak yang mereka bayar. Cara ini juga efektif mencegah korupsi karena publik bisa mengawasi kehidupan sehari-hari pegawai pemerintah.

Publik Redbridge juga bisa ikut berpartisipasi dalam penganggaran yang dilakukan dewan setempat. Tim teknologi informasi pemerintah di Redbridge telah memasukkan semua item anggaran agar bisa diakses publik lewat laman www.youchoose.yougov.com/redbridge.

Laman seperti APBN atau APBD interaktif itu memungkinkan publik Redbridge atau pengunjung laman mengutak- atik anggaran yang tercantum. Tentu dengan konsekuensi-konsekuensinya. Misalnya, jika kita ingin menambah atau mengurangi anggaran untuk pendidikan, laman itu akan menampilkan berbagai konsekuensinya.

”Software seperti ini bisa diterapkan di mana pun, termasuk untuk anggaran pemerintah pusat Inggris,” ujar Edwards.

Seperti dituturkan Anthony Karabinas dari Departemen Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Redbridge menjadi contoh di seluruh Inggris untuk ukuran penerapan pemerintahan yang lebih terbuka dan mengajak partisipasi publik.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen menerapkan pemerintahan yang terbuka dalam semua tata pemerintahan. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mempromosikan laman www.satulayanan.net untuk memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan publik. UKP4 juga mempromosikan laman www.lapor.ukp.go.id, aplikasi yang melibatkan partisipasi publik dan digunakan sebagai alat bantu melakukan pengawasan terhadap kinerja badan pemerintah.

Rasanya, semua sepakat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan prasyarat menjadi negara demokrasi yang lebih maju. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia juga sudah menerapkan prinsip pemerintahan yang terbuka. Hasilnya, pemimpin daerah yang mau menerapkan prinsip-prinsip itu umumnya dinilai positif oleh publiknya. (KHAERUDIN)