Partisipasi WNI di Hongkong pada Pileg Sangat Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) menyesalkan partisipasi warga negara Indonesia (WNI) di Hongkong dalam pemungutan suara di Pemilu Legislatif 2014 yang sangat rendah. Berdasarkan pengawasan Bawaslu, tidak lebih dari 10 persen pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) di negara itu menggunakan hak pilihnya.

"Berdasarkan yang kami awasi, partisipasi di sana rendah sekali," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Dia menuturkan, dari sekitar 102.000 orang pemilih di Hongkong, hanya sekitar 5.000 orang yang mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada Sabtu (30/3/2014). Berdasarkan pengawasan, sekitar 16.000 orang pemilih yang lain mengonfirmasikan akan mengirimkan surat suaranya melalui pos.

"Kelihatannya banyak pemilih yang tidak dapat undangan mencoblos. Sebagian menerima undangan dari KJRI (Konsulat Jenderal RI), tapi tidak tahu itu undangan untuk apa," ujarnya.

Ia menambahkan, temuan lain adalah drop box (kotak suara jemputan) tidak bisa masuk ke penjara-penjara. Menurutnya, pemerintah setempat tidak dapat mengizinkan PPLN menjemput suara pemilih ke penjara.

"Jadi, WNI di penjara tidak bisa menggunakan hak pilihnya," kata Nelson.

Nelson mengatakan, sebagian WNI di Hongkong tidak menggunakan hak suaranya karena tidak mengenal para calon legislatif (caleg). Selain itu, caleg yang bertarung di daerah pemilihan (dapil) luar negeri (LN) tidak berasal dari daerah-daerah asal. Wilayah luar negeri masuk dalam Dapil DKI Jakarta II. Para pekerja rumah tangga (PRT), tambah Nelson, kebanyakan terkendala izin dari majikannya.